Respons Fraksi-fraksi soal Hak Menyatakan Pendapat pada Pelanggaran UU Walikota Salatiga
Latar Belakang Kasus Salatiga — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap dugaan pelanggaran undang-undang